Gugatan Hasto Kristiyanto terhadap KPK: Kontroversi di Balik Penunjukan Komisioner
Pendahuluan
Perdebatan mengenai keabsahan jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk periode 2024-2029 semakin memanas. Hasto Kristiyanto, Sekjen PDIP, telah menyatakan niatnya untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi terkait penunjukan lima Komisioner KPK yang dianggapnya melanggar prosedur. Sebuah langkah yang menambah kompleksitas politik dan hukum di Indonesia.
Kontroversi Penunjukan Komisioner KPK
Menurut Maqdir Ismail, kuasa hukum Hasto Kristiyanto, penunjukan jajaran Komisioner KPK untuk periode 2024-2029 dianggap tidak sah. Hal ini membuat mereka dianggap tidak memiliki kewenangan untuk bertindak atas nama KPK. Sebagai dasar gugatan, Maqdir berdalih bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022, Komisioner KPK seharusnya dipilih oleh Presiden ke-8 RI, Prabowo Subianto, bukan oleh Presiden Joko Widodo.
Maqdir juga menegaskan bahwa tindakan Jokowi dalam membentuk Panitia Seleksi Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK tahun 2024-2029 dianggap sebagai bentuk "abuse of power" untuk melindungi dirinya. Dia mengkritik bahwa hal tersebut dapat merusak tatanan hukum dan demokrasi di Indonesia.
Respon dari Pihak Terkait
Menanggapi gugatan yang diajukan oleh Hasto Kristiyanto, Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, menyatakan bahwa hal tersebut merupakan hak dari pihak Hasto dan kuasa hukumnya. Dia menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk mengajukan permohonan judicial review ke Mahkamah Konstitusi bila merasa kepentingannya dirugikan.
Johanis juga menegaskan bahwa kinerja para Komisioner KPK tidak akan terganggu oleh adanya gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Menurutnya, hal ini tidak akan mengganggu kinerja karena Undang-Undang telah mengatur hal tersebut dengan jelas.
Kesimpulan
Kontroversi terkait penunjukan Komisioner KPK untuk periode 2024-2029 menunjukkan kompleksitas hubungan antara politik dan hukum di Indonesia. Langkah Hasto Kristiyanto untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi menambah ketegangan di tengah masyarakat. Namun, respon dari pihak terkait menegaskan bahwa proses hukum akan tetap berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Penulis:
Auliya Umayna Andani
Editor:
Fadrik Aziz Firdausi
Sumber:
lembaranbaru.my.id – Hukum
Dengan demikian, perdebatan mengenai keabsahan penunjukan Komisioner KPK periode 2024-2029 akan terus berlanjut dan menjadi sorotan utama dalam pemberitaan di Indonesia. Semoga proses hukum dapat berjalan dengan adil dan transparan demi kepentingan hukum dan keadilan di negara ini.
