Berita  

Ketua KPK Menunggu Surat Penundaan Kasus Hasto

Skandal Suap PAW DPR RI: Hasto Kristiyanto dan Kasusnya di KPK

Pada Senin (13/1/2025), Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Setyo Budianto, mengklaim bahwa pihaknya belum menerima surat permohonan penundaan penyidikan dari Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, terkait kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) DPR RI 2019. Hal ini dikarenakan Hasto mengajukan praperadilan.

Menurut Setyo, belum ada laporan resmi dari penyidik maupun Kedeputian Penindakan terkait permohonan penundaan tersebut. Hal ini menimbulkan tanda tanya atas kesungguhan Hasto dalam menghadapi proses hukum yang sedang berjalan.

Sebelumnya, Hasto Kristiyanto telah dua kali memenuhi panggilan pemeriksaan KPK terkait kasus ini. Namun, pada Senin (6/1/2025) lalu, Hasto tidak hadir dalam panggilan penyidik. Kehadiran Hasto pada Senin (13/1/2025) ini juga tidak luput dari sorotan, mengingat ia datang bersama sejumlah petinggi PDIP seperti Ketua DPP PDIP, Ronny Talapessy, dan advokat Maqdir Ismail.

Dalam kedatangannya kali ini, Hasto membawa surat permohonan penundaan penyidikan yang akan diserahkan kepada pimpinan KPK. Pengacara Hasto, Patra M. Zein, menjelaskan bahwa alasan penundaan tersebut adalah karena pihak penasihat hukum telah mengajukan permohonan praperadilan.

Menurut Patra, surat tersebut akan diberikan pada pimpinan KPK saat Hasto sedang diperiksa sebagai tersangka. Hal ini menunjukkan langkah hukum yang diambil oleh pihak Hasto untuk melindungi dirinya dalam proses hukum yang tengah berlangsung.

"Karena praperadilan ini hanya berlangsung selama 7 hari, surat tersebut merupakan langkah pertama, dan tentu dilampirkan dengan bukti pengajuan permohonan praperadilan," jelas Patra.

Skandal suap PAW DPR RI ini menjadi sorotan publik karena melibatkan nama-nama besar dalam dunia politik, termasuk Hasto Kristiyanto yang merupakan Sekjen PDIP. Kasus ini juga menjadi ujian bagi KPK dalam menegakkan hukum dan memberantas korupsi di Tanah Air.

Dengan adanya upaya penundaan penyidikan melalui praperadilan yang diajukan oleh Hasto Kristiyanto, tentu akan menjadi pertimbangan serius bagi pihak KPK dalam melanjutkan proses hukum terkait kasus ini. Bagaimanapun, integritas dan keadilan harus tetap dijunjung tinggi demi tegaknya supremasi hukum di Indonesia.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *