Pada hari Sabtu, 1 Februari 2025, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, menyatakan bahwa pihaknya akan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk membahas ulang jadwal pelantikan kepala daerah serentak yang sebelumnya diundur. Bahtra menjelaskan bahwa agenda RDP ini direncanakan akan berlangsung pada hari Senin, 3 Februari 2025.
Rencana Rapat dengan Kemendagri
Bahtra mengatakan, “Insyaallah Senin kami Komisi II akan rapat kembali dengan Kemendagri untuk menentukan jadwal pelantikan.” Ia juga mengakui bahwa Komisi II sebelumnya telah melakukan RDP terkait pembahasan jadwal pelantikan kepala daerah bersama dengan Kemendagri, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Berdasarkan hasil RDP tersebut, jadwal pelantikan kepala daerah sebelumnya ditetapkan pada Kamis, 6 Februari 2025.
Penundaan Pelantikan Kepala Daerah
Namun, Bahtra menjelaskan bahwa karena Mahkamah Konstitusi (MK) baru akan mengumumkan putusan gugatan sengketa Pilkada 2024 yang ditolak pada tanggal 4-5 Februari 2025, jadwal pelaksanaan pelantikan kepala daerah harus diundur. Pengunduran ini dilakukan agar daerah-daerah yang gugatannya ditolak oleh MK bisa ikut pelantikan secara serentak.
Bahtra berharap pelantikan kepala daerah tidak terlalu jauh dengan jadwal sebelumnya karena khawatir pengunduran jadwal pelantikan akan berdampak pada lelang pekerjaan yang dilakukan oleh Penjabat (Pj) Kepala Daerah yang saat ini menjabat.
Harapan Anggota Komisi II
Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, juga menyatakan harapannya agar jadwal pelantikan kepala daerah dapat segera dilaksanakan demi kebaikan. Menurut Mardani, keputusan untuk mengundur jadwal pelantikan kepala daerah ini adalah keputusan yang dilematis karena harus mengikuti keputusan final dan mengikat dari MK.
Rencana Pelantikan Kepala Daerah
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, menyatakan bahwa pelantikan kepala daerah kemungkinan akan digelar pada tanggal 17, 18, 19, atau 20 Februari 2025. Opsi tanggal pelantikan kepala daerah itu menyesuaikan hasil sidang sengketa Pilkada 2024 yang masih berproses di MK.
Kesimpulan
Dengan adanya rencana RDP antara Komisi II DPR RI dengan Kemendagri untuk membahas ulang jadwal pelantikan kepala daerah serentak, diharapkan proses pelantikan dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Semua pihak terlibat diharapkan dapat bekerja sama untuk mencapai kesepakatan yang terbaik demi kepentingan masyarakat dan pemerintah daerah.
