Kebijakan Pemerintah dalam Menurunkan Biaya Makanan Bergizi Gratis: Dampak dan Solusi
Pemerintah Indonesia baru-baru ini mengambil keputusan untuk menurunkan biaya Makanan Bergizi Gratis (MBG) dari Rp15.000 menjadi Rp10.000 per porsi. Keputusan ini telah menimbulkan perhatian serius dari banyak pihak, terutama terkait dengan risiko memperlebar ketimpangan gizi di masyarakat.
Menurut Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, penurunan biaya per porsi MBG ini dapat berdampak negatif terutama di daerah di luar Jawa. Harga kebutuhan pokok di daerah-daerah tersebut cenderung lebih tinggi, ditambah dengan biaya logistik dan distribusi yang lebih mahal, membuat pengelolaan anggaran menjadi semakin sulit.
Bhima menyarankan agar biaya per porsi MBG sebaiknya ditingkatkan menjadi Rp15.000 hingga Rp20.000. Dia juga menyarankan agar program ini dapat dimulai terlebih dahulu di daerah-daerah prioritas seperti Papua, Maluku, Sulawesi, Aceh, Kalimantan, dan Nusa Tenggara.
Namun, Direktur Kebijakan Publik Celios, Media Wahyudi Askar, menambahkan bahwa dengan anggaran Rp10.000 tersebut, sulit untuk memastikan makanan yang disediakan memenuhi standar gizi yang diperlukan. Harga pangan yang fluktuatif dan tinggi semakin memperburuk situasi terhadap program MBG.
Muhammad Anwar, seorang peneliti Institute for Demographic and Affluence Studies (IDEAS), juga menyatakan bahwa biaya untuk memenuhi kebutuhan gizi dalam satu porsi makanan yang seimbang umumnya berkisar antara Rp20.000 hingga Rp30.000. Hal ini termasuk berbagai komponen penting seperti nasi, lauk utama, sayuran, buah-buahan, dan susu UHT.
Dengan kondisi ini, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah strategis untuk memastikan program makan bergizi dapat berjalan efektif meskipun anggaran terbatas.
Pertama, pemerintah perlu mengevaluasi ulang prioritas anggaran program ini dan membatasi penerima program jika diperlukan. Fokus sebaiknya diarahkan kepada kelompok yang paling membutuhkan, seperti anak-anak dari keluarga miskin atau wilayah dengan angka stunting tinggi.
Kedua, pemerintah perlu menjajaki kolaborasi dengan sektor swasta untuk menyediakan bahan makanan berkualitas dengan harga terjangkau atau subsidi. Produsen lokal dapat diajak bekerja sama untuk memastikan bahan makanan diproduksi dengan efisien dan didistribusikan langsung ke dapur-dapur umum tanpa perantara yang menaikkan harga.
Ketiga, program ini bisa diintegrasikan dengan pemberdayaan masyarakat melalui dapur-dapur umum yang dikelola oleh komunitas lokal. Pendekatan ini bisa menekan biaya operasional sekaligus menciptakan rasa memiliki di antara masyarakat terhadap program tersebut.
Keempat, penting bagi pemerintah untuk memperhatikan efektivitas pengawasan program. Setiap rupiah yang dialokasikan harus benar-benar tepat sasaran dan bebas dari kebocoran. Transparansi dalam pengelolaan anggaran, misalnya melalui pelaporan berbasis digital, dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat sekaligus memastikan akuntabilitas.
Program makan bergizi gratis adalah upaya negara dalam melindungi kualitas hidup warganya. Penurunan anggaran harus dilakukan dengan sangat hati-hati agar tidak mengorbankan kelompok yang paling membutuhkan bantuan. Oleh karena itu, langkah-langkah strategis perlu segera diimplementasikan untuk memastikan keberlangsungan dan keberhasilan program ini. Please rewrite this sentence.
