Prabowo Pangkas Anggaran Subsidi Angkutan Massal Bus Perkotaan Jadi Rp177 Miliar di 2025 (Foto: Freepik)
Presiden Prabowo Subianto memangkas anggaran subsidi angkutan massal bus perkotaan tahun 2025. Kementerian Perhubungan menetapkan alokasi anggaran kegiatan buy the service atau subsidi angkutan massal bus perkotaan tahun 2025 sebesar Rp177,49 miliar.
Anggaran Subsidi
1. Penurunan Anggaran 2025
Direktur Angkutan Jalan, Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub, Ernita Titis Dewi mengungkapkan dari penurunan alokasi anggaran tersebut ada beberapa kota yang tahun ini tidak lagi mendapatkan subsidi angkutan umum perkotaan. Sebab tahun 2025 sendiri hampir terpangkas sepertiganya dari tahun 2025.
2. 11 Kota Dapat Layanan Subsidi
Ernita memaparkan, pada tahun 2024 setidaknya ada 11 kota yang mendapatkan layanan buy the service. Seperti Medan, Palembang, Bandung, Surakarta, Banyumas, Jogja, Banjarmasin, Surabaya, Denpasar, Balikpapan, dan Makassar.
3. Dialihkan ke Daerah
Kemenhub berharap, Pemerintah Daerah bisa segera mengambil alih program BTS yang sebelumnya dibiayai oleh pemerintah pusat menjadi kewenangan daerah. Sehingga layanan angkutan umum bisa murah bisa tetap dijalankan untuk mengurangi dominasi kendaraan pribadi yang menimbulkan kemacetan dan polusi.
Tujuan pemberian angkutan subsidi perkotaan itu pertama stimulus, kedua meningkatkan minat penggunaan angkutan umum, ketiga memudahkan mobilitas masyarakat angkutan perkotaan. Apabila tidak ada subsidi, itu untuk menggunakan transportasi umum biayanya akan lebih mahal,” kata Ernita.
Ernita mengatakan, berdasarkan data dari RPJMN 2020 – 2024 total kerugian ekonomi yang ditimbulkan dari kemacetan sebesar Rp77 triliun per tahun. Terdiri dari Rp65 triliun/per tahun dari Jakarta sendiri, dan Rp12 triliun/per tahun dari kemacetan yang ada di Semarang, Surabaya, Bandung, Medan, dan Makassar.
Modal share angkutan umum, itu kalau di Singapura, Hong Kong, Tokyo, itu di atas 50%. Kalau berdasarkan data yang kami dapat, di Jakarta, Bandung, dan kota besar lain, itu modal share angkutan umum masih kurang dari 20%,” pungkasnya.
