Pengantar
Pilkada Serentak 2024 menjadi sorotan publik karena adanya dugaan keterlibatan aparat kepolisian dalam pelaksanaannya. Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Ronny Talapessy, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengantongi bukti yang menunjukkan adanya keterlibatan anggota kepolisian di beberapa daerah. Rencananya, temuan-temuan ini akan didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 15 Desember 2024, tiga hari setelah penetapan hasil Pilkada Serentak 2024.
Bukti Keterlibatan Aparat Kepolisian
Ronny Talapessy mengungkapkan bahwa ada keterlibatan anggota kepolisian di Jateng, Sulut, Papua Pegunungan, Sumut, dan daerah lainnya. PDIP telah melengkapi bukti dan saksi yang akan dihadirkan di Mahkamah Konstitusi untuk memberikan pembuktian maksimal.
Kritik Publik Terhadap Keterlibatan Aparat
Keterlibatan aparat kepolisian dalam Pilkada Serentak 2024 menuai kritik publik karena dinilai tidak netral. Pelanggaran yang dilakukan oleh polisi menjadi asal-usul munculnya istilah Partai Cokelat atau Parcok. Ronny Talapessy menegaskan bahwa PDIP memiliki bukti yang cukup untuk membuktikan keterlibatan ini di MK.
Langkah PDIP dan Tim Hukum
Selain Ronny Talapessy, Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, juga telah membentuk tim khusus yang terdiri dari badan bantuan hukum partai, tokoh pro-demokrasi, dan penasihat hukum independen. Tim ini akan fokus pada dugaan penyalahgunaan wewenang, termasuk penggunaan aparat kepolisian di beberapa daerah seperti Banten, Sumatera Utara, Jawa Tengah, dan Sulawesi Utara.
Kesimpulan
Dugaan keterlibatan aparat kepolisian dalam Pilkada Serentak 2024 menjadi sorotan utama dalam proses pemilihan ini. PDIP bersama tim hukumnya telah menyiapkan bukti dan saksi untuk menghadirkan pembuktian di Mahkamah Konstitusi. Publik menantikan hasil dari proses hukum ini sebagai bentuk keadilan dalam penyelenggaraan demokrasi di Indonesia.
