Pada Senin (2/12/2024), Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menggelar rapat kerja dengan tujuh Menteri Koordinator (Menko) Kabinet Merah Putih untuk membahas rencana anggaran RAPBN Tahun 2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Menko yang Hadir dalam Rapat Kerja
Ketujuh Menko yang hadir dalam rapat kerja dengan Banggar adalah:
- Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto
- Menko Bidang Politik dan Keamanan, Budi Gunawan
- Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Kemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra
- Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono
- Menko Bidang Pangan, Zulkifli Hasan
- Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno
- Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar
Dukungan Banggar DPR RI
Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah, menyatakan bahwa Banggar DPR RI akan mendukung sepenuhnya rencana kerja anggaran untuk menunjang kerja-kerja koordinasi dan sinkronisasi antar-kementerian dan lembaga. Hal ini bertujuan agar program-program pemerintah, seperti program makan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, renovasi sekolah, dan pembangunan lumbung pangan nasional, daerah, dan desa, dapat segera berjalan dengan baik.
Anggaran untuk Kementerian Koordinator
Said Abdullah juga memaparkan alokasi anggaran untuk sejumlah kementerian koordinator, antara lain:
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian: Rp456,76 miliar
- Kementerian Koordinator Bidang Politik Keamanan: Rp268,28 miliar
- Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan: Rp9,03 miliar
- Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan: Rp230 miliar
- Kementerian Koordinator Bidang Pangan: Rp44,09 miliar
- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Rp111,24 miliar
- Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat: Rp139,73 miliar
Permintaan Tambahan Anggaran
Tujuh kementerian koordinator dari Kabinet Merah Putih juga mengusulkan tambahan anggaran untuk tahun anggaran 2025 kepada Banggar DPR RI. Total permintaan tambahan anggaran dari tujuh kementerian koordinator tersebut mencapai Rp 5.182.374.427.000.
Adapun Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) mengusulkan penambahan sebesar Rp 64,20 miliar, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) meminta sebesar Rp 3 triliun, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) sebesar Rp 325 miliar, dan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko Infra) sebesar Rp 273,14 miliar.
Penyetujuan Anggaran Tambahan
Usulan anggaran tambahan tersebut akhirnya disetujui oleh Banggar DPR RI pada Rapat Kerja Banggar bersama tujuh Menteri Koordinator Kabinet Merah Putih.
“Ini kami setujui dan kami meminta waktu dibahas dengan pemerintah dengan rentang waktu tiga bulan, dapat disetujui?” ujar Said Abdullah.
“Kami minta waktu untuk dibahas pemerintah dalam rentang waktu 3 bulan. Paling tidak awal Januari lah, karena kami sharing informasi dengan Bappenas dan Menkeu selama 3 hari karena pemerintah jujur saja di November dan Desember masih punya kebutuhan penerimaan negara sekitar Rp 500 triliun. Oleh karenanya, kita tidak akan mengganggu pemerintah,” tutup Said Abdullah.
