Kenaikan UMP 2025 Menjadi 6,5%, Prabowo Segera Bentuk Satgas PHK: Okezone Ekonomi

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) dan kementerian terkait untuk membentuk Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK) sebagai respons terhadap kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025 sebesar 6,5%.

Table of Contents

Respons Pemerintah Terhadap Potensi PHK

Rencana pembentukan Satgas PHK merupakan langkah pemerintah dalam mengantisipasi potensi pemutusan hubungan kerja yang dilakukan perusahaan terhadap karyawan atau pekerja. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan rencana ini saat menghadiri rapat pimpinan nasional (Rapimnas) Kadin di Jakarta Selatan.

Fokus Satgas PHK

Satgas PHK akan melakukan tinjauan dan analisis mendalam terhadap setiap industri setelah UMP 2025 resmi dinaikkan sebesar 6,5%. “Pemerintah akan membentuk Satgas terkait dengan PHK, sehingga yang kita lihat adalah fundamental industrinya, jadi nanti kita akan pelajari di sana,” ujar Airlangga.

Prioritas Pemerintah

Meskipun belum merinci waktu pembentukan Satgas PHK, Airlangga menegaskan bahwa pemerintah terus mendorong pertumbuhan ekonomi dan menekan jumlah kemiskinan di Indonesia. “Sesuai dengan program pemerintah, yaitu menekan kemiskinan dan mendorong pertumbuhan ekonomi,” paparnya.

Kesejahteraan Buruh

Presiden Prabowo telah mengumumkan kenaikan UMP 2025 sebesar 6,5% dengan mengatakan bahwa kesejahteraan buruh merupakan hal penting yang terus diperjuangkan.

Upah Minimum dan Daya Beli Pekerja

“Upah minimum merupakan jaring pengaman sosial yang penting bagi pekerja yang bekerja di bawah 12 bulan dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup layak. Untuk itu, penetapan upah minimum bertujuan untuk meningkatkan daya beli pekerja dengan tetap memperhatikan daya saing usaha,” ucap Prabowo.

READ Asri Welas Menggugat Perceraian dan Memperjuangkan Hak Asuh Anak serta Harta Gana-gini