Presiden Prabowo Subianto telah memberikan instruksi kepada para menterinya untuk menguasai kembali aset negara yang saat ini masih dikuasai oleh pihak lain. Hal ini disampaikan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, setelah mengikuti rapat terbatas di Hambalang, Jawa Barat, pada Jumat (31/1/2025).
Instruksi dari Presiden Prabowo
Nusron menyampaikan bahwa instruksi dari Presiden Prabowo adalah untuk “kembalikan dan kuasai kembali aset-aset negara yang dikuasai oleh pihak lain.” Hal ini merupakan langkah penting dalam memastikan bahwa aset negara dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan negara dan masyarakat.
Persoalan Lahan Hutan dan Lahan Sawit
Selain soal penguasaan kembali aset, dalam rapat terbatas tersebut Prabowo juga membahas persoalan lahan hutan dan lahan sawit. Salah satu topik yang dibahas adalah kerja Satuan Tugas (Satgas) Sawit yang dibentuk oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2023.
Nusron mengungkapkan, “Masalah sawit, sama lahan hutan, sawit yang di lahan hutan. Salah satunya itu [Satgas Sawit].” Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan.
Perkembangan Kasus Pagar di Laut Tangerang
Nusron juga menyampaikan perkembangan kasus pagar di laut Tangerang, Banten kepada Presiden Prabowo. Meskipun tidak merinci perkembangan kasus tersebut, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah terus memantau dan menindaklanjuti masalah-masalah yang terjadi di berbagai sektor.
Rapat Terbatas di Hambalang
Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas di kediamannya di Hambalang pada Jumat tersebut. Rapat ini dihadiri oleh sejumlah menteri, antara lain Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, serta Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Hal ini menunjukkan koordinasi dan sinergi antara berbagai kementerian dalam menjalankan tugas-tugasnya.
Kesimpulan
Dengan adanya instruksi dari Presiden Prabowo untuk menguasai kembali aset negara, diharapkan pemanfaatan sumber daya alam dapat dilakukan dengan lebih efisien dan transparan. Langkah-langkah konkret perlu diambil untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi, termasuk dalam hal penguasaan aset negara. Semua pihak diharapkan dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama demi kemajuan bangsa dan negara.
lembaranbaru.my.id – Politik
Reporter: Muhammad Naufal
Penulis: Muhammad Naufal
Editor: Bayu Septianto