Komisi VI DPR RI dan pemerintah telah mencapai kesepakatan untuk membawa Rancangan Undang-Undang (RUU) Nomor 18 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ke rapat paripurna untuk menjadi undang-undang.
Rapat Kerja Komisi VI DPR RI
Kesepakatan tersebut dihasilkan dalam rapat kerja tingkat I Komisi VI DPR RI bersama Menteri Sekretariat Negara, Prasetyo Hadi; Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas; Wakil Menteri Keuangan, Thomas Djiwandono; dan Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta Pusat, pada Sabtu (1/2/2025).
Pembawaan RUU ke Rapat Paripurna
“Untuk selanjutnya [RUU BUMN ini] dibawa pada pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna DPR RI untuk disetujui menjadi UU, setuju?” tanya Ketua Komisi VI DPR RI, Anggia Ermarini, kepada para anggota yang hadir, Sabtu.
Penyerahan Dokumen Pandangan Fraksi
Setelah disepakati, masing-masing perwakilan fraksi di Komisi VI DPR RI lalu menyerahkan dokumen pandangan fraksi ke meja pimpinan komisi.
Revisi Undang-Undang BUMN
Menteri Sekretariat Negara, Prasetyo Hadi, menjelaskan bahwa pembahasan mengenai RUU BUMN dilakukan dalam waktu singkat karena pemerintah berkomitmen untuk memperkuat BUMN.
Pembentukan Panitia Kerja
Sebelumnya, Komisi VI membentuk panitia kerja (panja) untuk membahas RUU BUMN. Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio, ditunjuk sebagai ketua panja RUU BUMN ini. Rapat panja terkait RUU BUMN ini diketahui sudah digelar sejak Jumat (31/1/2025).
Penguatan BUMN dan Perekonomian
Dengan revisi Undang-Undang BUMN ini, diharapkan bahwa BUMN dapat diperkuat sehingga dapat mendukung perekonomian negara. Hal ini menjadi fokus utama dari kesepakatan antara Komisi VI DPR RI dan pemerintah.
Panitia Kerja RUU BUMN
Panitia kerja yang dibentuk oleh Komisi VI DPR RI akan terus membahas detail RUU BUMN untuk memastikan bahwa kepentingan BUMN dan perekonomian negara tetap terjaga.
Komitmen Pemerintah
Pemerintah menegaskan komitmennya untuk memperkuat BUMN melalui revisi Undang-Undang BUMN. Hal ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia.
Rapat Kerja Komisi VI DPR RI
Rapat kerja yang dilakukan oleh Komisi VI DPR RI bersama pemerintah menandakan kolaborasi yang solid dalam mengatasi tantangan yang dihadapi oleh BUMN.
Penutup
Dengan disepakatinya RUU BUMN oleh Komisi VI DPR RI dan pemerintah, diharapkan bahwa BUMN dapat semakin berkembang dan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian Indonesia.
lembaranbaru.my.id – Politik
Reporter: Naufal Majid
Penulis: Naufal Majid
Editor: Fransiskus Adryanto Pratama