Pada hari Selasa, 3 November 2024, Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) PDI Perjuangan, Puan Maharani, mengeluarkan pernyataan penting kepada para kader PDIP. Beliau meminta agar para kader melaporkan jika ada bukti keterlibatan aparat kepolisian dalam pelaksanaan Pilkada 2024. Hal ini sebagai respons terhadap kabar keterlibatan partai cokelat alias polisi dalam Pilkada 2024.
Puan Maharani: “Jika Ada Bukti, Segera Dilaporkan”
Di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Puan Maharani menegaskan, “Jika ada bukti (keterlibatan polisi) kemudian memang terlihat secara nyata, saya meminta untuk dilaporkan.” Beliau juga mengajak masyarakat untuk turut melaporkan tindakan cawe-cawe parcok jika memiliki bukti atas ketidaknetralan polisi dalam Pilkada 2024.
Puan menyatakan bahwa persoalan cawe-cawe parcok bukan hanya masalah kepartaian PDI Perjuangan ataupun antar fraksi. Menurutnya, ini adalah masalah berskala nasional yang harus ditangani dengan serius. “Saya rasa ini kan merupakan suatu masalah yang ada di nasional. Jadi, ini bukan masalah satu fraksi, dua fraksi, tapi masalah berbangsa dan bernegara. Jadi kalau memang ada bukti, dilaporkan,” jelas Puan.
Deddy Yevri Hanteru Sitorus: Keterlibatan Polisi dalam Politik
Sebelumnya, Ketua DPP PDIP, Deddy Yevri Hanteru Sitorus, juga menyoroti keterlibatan kepolisian dalam politik. Ia menyebut bahwa kepolisian semenjak dipimpin oleh Jenderal Listyo Sigit Prabowo kerap terlibat dalam politik cawe-cawe. Deddy juga mengingatkan kasus penembakan yang terjadi saat Listyo masih menjabat Kapolri.
Deddy menyerukan kepada seluruh pendukung Presiden Prabowo Subianto agar memutus syawat kekuasaan yang terus menerus dipertontonkan oleh Joko Widodo. Salah satu langkah yang disarankan adalah dengan mengganti Listyo Sigit sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan melakukan evaluasi mendalam terhadap Kementerian Dalam Negeri.
Penutup
Dalam situasi politik yang tegang menjelang Pilkada 2024, peran masyarakat dan kader partai sangatlah penting untuk menjaga integritas dan netralitas dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Puan Maharani dan Deddy Yevri Hanteru Sitorus telah memberikan arahan yang jelas bagi para kader dan masyarakat dalam menanggapi potensi keterlibatan polisi dalam politik.
Sebagai warga negara yang cinta akan demokrasi, kita semua memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa proses demokrasi berjalan dengan baik dan tanpa campur tangan dari pihak yang tidak seharusnya. Mari bersama-sama menjaga demokrasi Indonesia agar tetap kuat dan berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.
lembaranbaru.my.id – Politik
Reporter: Rahma Dwi Safitri
Penulis: Rahma Dwi Safitri
Editor: Andrian Pratama Taher
